Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Negeri Ema Tahun Anggaran 2025 Berlangsung dengan Penuh Transparansi

Pemerintah Negeri Ema menyelenggarakan Musyawarah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah negeri, Badan Saniri Negeri, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur masyarakat yang turut memberikan perhatian terhadap perkembangan BUMDes Negeri Ema.

Musyawarah diawali dengan penyampaian materi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya pengelolaan BUMDes yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa BUMDes merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal secara optimal.

Setelah sesi materi, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Tahun Anggaran 2025 oleh pengurus BUMDes Negeri Ema. Dalam laporan tersebut disampaikan berbagai capaian program, perkembangan usaha, kondisi keuangan, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025. Penyampaian laporan dilakukan secara terbuka sehingga seluruh peserta musyawarah dapat memahami kinerja BUMDes sekaligus memberikan masukan dan saran yang konstruktif.

Melalui forum musyawarah ini, diharapkan tercipta evaluasi bersama terhadap pengelolaan BUMDes, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja BUMDes pada tahun-tahun mendatang. Semangat kebersamaan, transparansi, dan akuntabilitas yang ditunjukkan dalam musyawarah ini diharapkan semakin memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian Negeri Ema demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.