Pemerintah Negeri Ema menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Negeri Tahun 2026 sebagai forum strategis dalam menyusun arah dan prioritas pembangunan negeri. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah negeri, Badan Saniri, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan.

Musrenbang menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaan Musrenbang tahun ini, salah satu isu utama yang menjadi perhatian bersama adalah terjadinya penurunan dana desa yang cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan alokasi anggaran tersebut berdampak langsung pada kemampuan Negeri Ema dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan pelayanan dasar. Kondisi ini memunculkan keprihatinan sekaligus tantangan baru bagi pemerintah negeri dan masyarakat.

Pemerintah Negeri Ema menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran mengharuskan adanya penyesuaian dan penentuan skala prioritas pembangunan yang lebih ketat. Program-program yang diusulkan dalam Musrenbang difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Diskusi berlangsung secara terbuka dan partisipatif, dengan berbagai masukan dari peserta musyawarah terkait solusi dan strategi menghadapi keterbatasan dana.
Meskipun dihadapkan pada penurunan dana desa, Musrenbang Negeri Ema Tahun 2026 tetap berlangsung dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat berharap melalui perencanaan yang matang, transparan, dan realistis, pembangunan negeri tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Hasil Musrenbang ini diharapkan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang adaptif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Negeri Ema di tengah keterbatasan anggaran yang ada.